Halini diungkapkan oleh I Gede Ngurah Eka, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PSI Jabar yang juga politisi muda PSI. "Anak muda akan jadi penentu masa depan bangsa ini, oleh karenanya anak muda di Jawa Barat harus berani mengambil peran untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik," terang Eka. Ia mengatakan bahwa partainya akan
Bekasi Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bekasi menemukan sebanyak empat orang kepala desa dan satu Aparatur Sipil Negara ASN yang maju sebagai calon anggota legislatif caleg dalam proses verifikasi. Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudi, mengatakan saat ini proses verifikasi masih berlangsung. "Pada saat proses kita mendapatkan beberapa identifikasi, salah satunya ada ASN dan kepala desa," kata Jajang kepada Rabu, 7 Juni 2023. Jajang mengatakan jumlah kepala desa dan ASN yang maju sebagai caleg bisa saja bertambah. Karena saat ini proses verifikasi masih berlangsung. "Bisa jadi bertambah kan, karena prosesnya belum selesai," jelasnya. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Jajang menyatakan saat ini pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai SK Pemberhentian ASN yang maju sebagai caleg tersebut. "Yang ASN itu barusan pagi tadi dapat informasi saya ada surat apa SK dari pemberhentiannya," ungkapnya. Sementara untuk keempat yang maju sebagai caleg di Kabupaten Bekasi pihaknya telah menerima surat pernyataan pengunduran diri. Sehingga, kata dia, proses pendaftaran para kades tersebut diterima. "Surat pengunduran dirinya ada, kalau ada ya memenuhi syarat di dalam proses verifikasi dong," bebernya. Selanjutnya para kades hanya perlu menunjukkan surat pemberhentian yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap DPT oleh KPU. "Nanti pada saat sebelum DPT harus sudah ada SK pemberhentiannya," ujarnya. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news DEN
KumpulanBerita DPRD KABUPATEN BOGOR: Sebanyak 3.039 Guru di Bogor Adukan Nasib ke DPRD Setelah Lulus PPPK Bicara Soal Figur Bakal Calon Bupati Bogor, Politisi Perindo - PSI Sebut JA Berpeluang Menang Jika Kembali Maju "Saya belum tahu ada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang ke Bali, karena seharusnya ada nota dinas kunjungan kerja yang
Web Developer MPTGMaaf atas ketidak nyamannya. Webite ini tidak melalukan Perpanjangan dengan Web Developer MPTG. Bilamana ada yang menggunakan atau mengatasnamakan maka di luar tanggup Jawab Web Developer MPTG. Atau laporkan dengan pihak berwajib.
bacalegdari PSI tidak mengajukan Surat Keputusan (SK) pengunduran diri dari jabatan sebelumnya sebagai penyelenggara pemilu
CIBINONG - Alat peraga kampanye partai politik dan calon anggota legislatif berupa baliho dan banner bertebaran di sejumlah ruas jalan utama di Kabupaten Bogor. Pantauan baliho parpol dan caleg ini banyak dijumpai di Jalan Raya Tegar Beriman, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Parung dan Jalan Raya Bojong Gede. Baliho dan banner dengan berbagai ukuran ini sudah marak dipasang sejak awal 2023. Padahal masa kampanye Pemilu 2024 belum dimulai secara resmi. Terkait hal itu, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol-PP Kabupaten Bogor mengaku belum bisa menertibkan baliho parpol dan caleg ini. "Kami belum bisa menindak baliho atau banner parpol dan caleg karena belum ada aturan hukumnya," kata Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana, Kamis 8/6/2023. Menurut dia, kampanye Pemilu 2024 belum mulai sehingga belum ada aturan terkait pemasangan baliho atau banner parpol dan caleg. "Kalau sudah mulai masa kampanye nanti, ada aturan soal pemasangan baliho, banner dan spanduk caleg/parpol," ucapnya. Baca juga VIDEO Dua Pelaku TPPO 22 Calon Pekerja Migran Indonesia Ditangkap Polisi Iman menambahkan pihaknya akan melakukan penertiban jika aturan dari KPU dan Bawaslu sudah diterbitkan. “Kemarin kita sudah komunikasi dengan penyelenggara pemilu. Kalau sudah ada perintah dari KPU dan Bawaslu, kami akan tertibkan," imbuhnya. Iman tidak mengetahui persis aturan pajak pemasangan baliho parpol dan caleg ini. Baca juga VIDEO Tegas! Luhut Binsar Sebut Jangan Campur Kritik dengan Fitnah "Nanti tanyakan ke Dispenda atau bagian reklame di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan DPKPP Kabupaten Bogor," ucapnya. Sementara untuk baliho non parpol yang bersifat komersial, Iman mengaku sudah dibersihkan secara rutin. “Insyaallah semua baliho komersial yang tidak bayar pajak sudah ditertibkan Satpol PP di kecamatan," tandas Iman.
BulanDesember 2015 lalu, Kami Forum Anak Daerah Kab. Sukabumi berkesempatan berdiskusi dengan Ibu Hj. Desy Ratnasari M.Si, M.Psi, Anggota Komisi 8 DPR RI, terkait program kerja, permasalahan anak dan solusi atas permasalaha tersebut. Dalam kegiatan inipun kami menyerahkan Buku Profil Forum yang berisi kelengkapan forum, kegiatan yang telah
Form Pendaftaran Online Bacaleg PSI - Partai Solidaritas Indonesia Skip to content
H8cmMZu.